Penulis Asli: Xu Qian, Li Xinyi
Pendahuluan
Di era aset digital yang semakin meluas, pewarisan mata uang virtual secara perlahan menjadi masalah hukum dan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Ketika kehidupan berakhir, kepercayaan yang tersimpan di blockchain—apa yang akan terjadi? Apakah aset tersebut dilindungi secara hukum, dan tantangan apa yang akan dihadapi selama proses pewarisan?
Artikel ini akan dari sudut pandang pengacara, menggabungkan ketentuan hukum dan kasus-kasus khas, untuk membahas karakteristik hukum pewarisan mata uang virtual dan tantangan nyata yang dihadapi.
Dari Kasus Bersejarah Pengadilan Tinggi Madras, India
Pada Oktober 2025, Pengadilan Tinggi Madras di India mengeluarkan putusan bersejarah yang menyatakan bahwa cryptocurrency memenuhi definisi “harta” secara hukum, dapat dimiliki, dipindahtangankan, dan dipegang dalam bentuk trust. Kasus ini berawal dari pembekuan 3532 token XRP milik seorang investor di bursa WazirX, dan pengadilan akhirnya menegaskan bahwa aset tersebut harus dilindungi sebagai harta. Putusan ini tidak hanya memberi kepercayaan hukum bagi pasar aset digital di India, tetapi juga menandai bahwa sistem hukum global mulai mengakui “harta virtual”. Dengan kata lain—mata uang virtual telah bertransformasi dari “mata uang digital permainan” menjadi “harta”.
Dalam beberapa tahun terakhir, pandangan hukum bahwa “cryptocurrency sebagai harta tak berwujud” semakin menguat, menggambarkan evolusi pengakuan sistem hukum global terhadap sifat aset digital, dan juga memberi dasar hukum bagi masalah pewarisan mata uang virtual.
Sifat Hukum dari Mata Uang Virtual
Sifat “harta” dari mata uang virtual secara luas diterima oleh sistem peradilan di seluruh dunia. Meskipun dasar teknis dari mata uang virtual adalah data, namun kemampuannya untuk dimiliki, dipindahtangankan, dan memiliki nilai ekonomi telah menjadikannya ciri utama dari sebuah harta. Karena sifat ini, belakangan ini banyak kasus di berbagai negara terkait kepemilikan, pelanggaran, penipuan, baik pidana maupun perdata, yang melibatkan mata uang virtual, memaksa praktik hukum untuk menanggapi bentuk harta baru ini.
Pengakuan hukum yang seragam ini membuka jalan bagi pewarisan mata uang virtual. Ketika mata uang virtual diakui sebagai harta, secara otomatis masuk dalam lingkup hukum waris.
Dalam kerangka hukum di Tiongkok, Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) secara inovatif menyatakan: “Perlindungan terhadap data dan harta virtual jaringan yang diatur oleh undang-undang, mengikuti ketentuan tersebut.” Ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan harta virtual.
Selain itu, Pasal 1122 dari Civil Code mendefinisikan warisan secara umum sebagai “harta pribadi yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia,” mengatasi batasan dari definisi sebelumnya yang bersifat daftar, dan secara signifikan memperluas cakupan warisan, termasuk harta virtual dan mata uang digital sebagai objek pewarisan.
Di tingkat regulasi, dokumen seperti “Pemberitahuan tentang Pencegahan Risiko Bitcoin” dan “Pengumuman tentang Pencegahan Risiko Perdagangan dan Spekulasi Mata Uang Virtual” menegaskan risiko dan memperlakukan Bitcoin dan mata uang virtual lain sebagai “produk virtual tertentu”. Dari sudut pandang hukum, pengkategorian ini—sebagai “produk virtual”—secara praktis mengakui sifatnya sebagai harta, dan menjadi titik awal logis untuk memasukkan mata uang virtual ke dalam sistem pewarisan.
Tantangan Praktis dalam Pewarisan Mata Uang Virtual
Secara teori, pewarisan tidak bermasalah; namun, dalam praktik, semua masalah terletak pada detailnya.
Nilai pasar dari Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto utama lainnya sangat besar, sehingga banyak portofolio investasi mengandung kekayaan virtual yang signifikan, yang tentu melibatkan pewarisan kekayaan tersebut. Meskipun pandangan dan ketentuan hukum di berbagai negara telah membuka ruang untuk pewarisan mata uang virtual, dalam praktik, pewarisan ini tetap menghadapi berbagai hambatan.
1. Kesulitan Pembuktian: Bagaimana membuktikan aset yang tak terlihat?
Karena karakteristik blockchain yang terdesentralisasi dan anonim, kepemilikan aset virtual sering kali sulit dibuktikan. Rekening bank memiliki riwayat transaksi, properti terdaftar secara resmi, sementara bukti kepemilikan mata uang virtual tersembunyi dalam aspek teknis: kunci pribadi, frase pemulihan, akun di bursa… Ini bukan dokumen hukum tradisional. Pewaris perlu menyediakan bukti elektronik terkait aset virtual, bukan sertifikat kepemilikan konvensional. Tetapi, apakah bukti tersebut cukup untuk membuktikan hak milik, niat pengelolaan, dan kelayakan pewarisan? Selain itu, banyak pengguna yang tidak menyimpan bukti terkait selama hidup, sehingga kekayaan digital akhirnya hilang dalam data blockchain yang luas.
2. Mekanisme Pewarisan: Apakah dapat berjalan lancar?
Lokasi penyimpanan mata uang virtual menentukan tingkat kesulitan dan proses pewarisan.
- Di bursa (seperti Binance, Coinbase): pewaris dapat menghubungi layanan pelanggan, menyerahkan surat kematian, dokumen wasiat, identitas, dan platform akan melakukan verifikasi internal sebelum mentransfer aset. Tetapi, proses ini berbeda-beda di tiap negara, memakan waktu, dan berisiko platform berubah kebijakan atau bangkrut. Apakah platform bisa mentransfer aset tersebut? Atau, pewaris harus mengetahui password login dan melakukan verifikasi untuk mentransfer aset.
- Di dompet pribadi, pewaris harus mengetahui kunci pribadi atau frase pemulihan. Jika hilang, aset seperti kunci brankas yang hilang—tidak bisa diakses lagi.
3. Kendala Teknis: Kunci Pribadi dan Keamanan
Inti dari pewarisan mata uang virtual terletak pada aspek teknisnya.
Dalam dunia kriptografi, kunci pribadi adalah kepemilikan. Tanpa kunci pribadi, semua wasiat hanyalah kertas kosong. Jika pewaris tidak menyimpan kunci pribadi atau frase pemulihan dengan baik, aset bisa hilang selamanya. Kasus QuadrigaCX di Kanada pada 2018 menunjukkan bahwa karena pendiri yang satu-satunya memegang kunci, dana pengguna senilai 147 juta dolar AS tidak bisa diakses setelah kematiannya. Kasus ini mengungkap kelemahan mekanisme penyimpanan terpusat dalam pewarisan. Selain itu, Chainalysis melaporkan bahwa sekitar 20% Bitcoin hilang karena kunci pribadi yang hilang atau pemilik meninggal dunia, menjadi “keheningan digital” yang sangat mahal.
Bahkan jika pewaris menguasai kunci pribadi, mereka harus memiliki kemampuan teknis untuk mengelola aset tersebut. Kesalahan satu kali saat memasukkan kunci, atau mengklik tautan phishing, dapat menyebabkan aset hilang selamanya. Pewarisan aset digital sangat bergantung pada “keterampilan teknis”.
4. Penilaian dan Pembagian: Fluktuasi harga membawa masalah hukum
Harga mata uang virtual sangat fluktuatif: hari ini nilainya bisa setengahnya, besok bisa berlipat ganda. Secara hukum, standar penilaian harus berdasarkan waktu tertentu, dan bagaimana membagi secara adil? Untuk dompet yang berisi berbagai token, pembagian menjadi “tantangan teknis”. Biasanya, lebih realistis menjual terlebih dahulu lalu membagi hasilnya, tetapi ini menimbulkan pertanyaan baru: bagaimana melakukan penjualan sesuai regulasi?
Tips dari Pengacara: Perencanaan Aset bagi Pemilik Mata Uang Virtual
Sebagai pengacara, saran kami—jangan biarkan warisan digital menjadi takdir.
Pemilik mata uang virtual harus menyadari sifat aset ini, serta tren pengakuan dan perlindungannya secara hukum. Mengingat kompleksitas dan keunikan pewarisan mata uang virtual, pemilik harus:
1. Mengetahui keberadaan dan jumlah aset virtual
Ketersembunyian aset virtual menjadi hambatan utama dalam pewarisan. Jika pewaris tidak tahu keberadaan aset, seluruh perencanaan menjadi sia-sia. Disarankan agar pemilik mencatat informasi penting: jenis aset (Bitcoin, Ethereum, token lainnya), lokasi penyimpanan (bursa terpusat, dompet dingin, dompet pribadi), alamat publik, bahkan kunci pribadi atau frase pemulihan (disarankan dicatat secara fisik, tidak disimpan di perangkat elektronik). Untuk akun bursa, catat nama platform, email/nomor ponsel terdaftar, password, dan data login lainnya.
2. Menyimpan kunci pribadi dan frase pemulihan secara aman dan terenkripsi
Dompet perangkat keras adalah solusi penyimpanan yang paling aman saat ini. Kunci pribadi disimpan secara offline, mengurangi risiko serangan siber. Kunci pribadi/frase pemulihan adalah bukti kepemilikan mutlak, keamanannya setara dengan aset itu sendiri. Kehilangan berarti aset hilang selamanya, kebocoran berarti dicuri. Backup bisa disimpan di tempat aman seperti brankas, menggunakan USB atau catatan fisik.
3. Membuat rencana pewarisan aset digital atau trust
Dengan memindahkan kepemilikan dompet ke trust, aset virtual dapat dikelola secara profesional oleh trustee. Pengaturan wallet dengan 2 dari 3 kunci pribadi dapat memperkuat keamanan dan pengawasan hukum. Tiga kunci tersebut bisa dipegang oleh pewaris, pewaris lain, dan pengacara atau pihak terpercaya lainnya. Setelah pewarisan dimulai, dua pihak lainnya dapat bekerja sama untuk mentransfer aset secara aman dan sesuai hukum.
4. Memantau kebijakan platform dan perubahan regulasi
Jika aset berada di platform pihak ketiga, stabilitas dan kepatuhan platform sangat penting. Perubahan kebijakan atau tindakan regulasi bisa membekukan atau mencabut akses. Penting untuk memahami aturan platform dan regulasi terkait, agar dapat mengantisipasi risiko dan perubahan.
Dalam dunia kripto, risiko terbesar bukanlah pencurian, melainkan dilupakan. Dengan perencanaan awal, kekayaan digital dapat terus memberikan manfaat dan menjadi warisan yang aman.
