RUU CLARITY Act Masuk Fase Kritis, DeFi dan Stablecoin Jadi Sorotan

Source: TokocryptoBlog Original Title: RUU CLARITY Act Masuk Fase Kritis, DeFi dan Stablecoin Jadi Sorotan Original Link: Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) kripto Amerika Serikat, CLARITY Act, memasuki fase krusial setelah para senator mengajukan 137 amendemen menjelang proses markup di Komite Perbankan Senat. Isu imbal hasil (yield) stablecoin dan regulasi DeFi menjadi titik gesekan utama yang berpotensi menentukan arah regulasi kripto ke depan.

Draf CLARITY Act setebal 278 halaman dirilis pada Senin malam waktu setempat, setelah melalui lima bulan diskusi bipartisan. Mayoritas pelaku industri kripto baru melihat naskah lengkap tersebut pada Selasa. Batas waktu pengajuan amendemen yang jatuh pada pukul 17.00 hari yang sama memicu lonjakan usulan perubahan dari berbagai senator.

Yield Stablecoin Jadi Isu Paling Diperdebatkan

Salah satu perdebatan paling tajam muncul terkait pemberian yield pada stablecoin. Senator Angela Alsobrooks dan Thom Tillis mengajukan amendemen bipartisan untuk memperjelas aktivitas apa saja yang memungkinkan pengguna memperoleh imbal hasil. Tujuannya adalah mempertegas batas antara model yield yang diperbolehkan dan struktur yang dinilai melanggar aturan.

Isu ini dinilai krusial karena menyentuh langsung model bisnis penerbit stablecoin dan dapat berdampak signifikan pada pasar kripto secara luas.

DeFi Disorot Usai Tekanan Industri

Selain stablecoin, decentralized finance (DeFi) juga menjadi sorotan. Senator Pete Ricketts dan Cynthia Lummis mengusulkan revisi bahasa regulasi DeFi, menyusul penolakan dari industri terhadap pasal baru yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum bagi protokol terdesentralisasi.

Langkah ini diambil untuk meredam kekhawatiran bahwa regulasi baru dapat memperlakukan protokol DeFi layaknya entitas terpusat.

Etika Pejabat dan Amendemen Warren

Senator Chris Van Hollen mengajukan usulan untuk mencegah pejabat pemerintah memperoleh keuntungan dari bisnis kripto, termasuk aturan anti-touting yang mewajibkan pengungkapan kepentingan finansial bagi pihak yang mempromosikan aset kripto.

Namun, sebagian amendemen etika ini diperkirakan tidak akan langsung diputuskan dalam tahap markup, mengingat keterbatasan kewenangan Komite Perbankan. Isu tersebut kemungkinan akan dibahas pada tahap lanjutan di Senat.

Sementara itu, Senator Elizabeth Warren menaikkan tensi dengan mengajukan lebih dari 20 amendemen, termasuk proposal pelarangan total yield stablecoin serta upaya membatalkan panduan pro-kripto yang dikeluarkan Kantor Pengawas Mata Uang (OCC) tahun lalu.

Markup Jadi Penentu Arah Regulasi

Beberapa amendemen bahkan keluar dari substansi kripto. Senator Jack Reed, misalnya, mengajukan amendemen yang mendukung Ketua Federal Reserve Jerome Powell di tengah penyelidikan Departemen Kehakiman, menunjukkan bahwa proses markup juga dimanfaatkan untuk pesan politik yang lebih luas.

Direktor Eksekutif White House Crypto Council, Patrick Witt, menyatakan bahwa ketentuan etika akan ditambahkan setelah RUU lolos dari komite dan sebelum pemungutan suara pleno Senat, menandakan potensi perubahan lanjutan.

Di sisi lain, Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman mengumumkan penjadwalan ulang markup dengan target 27 Januari, sementara teks RUU terbaru diperkirakan akan dirilis sepekan sebelumnya.

Dengan ratusan amendemen yang masuk, hasil markup CLARITY Act diprediksi akan menjadi penentu seberapa besar dampaknya terhadap industri dan pasar kripto global.